Gratispol Jadi Angin Segar Pendidikan, Ribuan Mahasiswa Universitas Mulia Terbantu Biaya Kuliah

BALIKPAPAN,Panrita Post - Program pendidikan gratis melalui skema Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membawa harapan baru bagi ribuan mahasiswa di Universitas Mulia. Program ini dinilai bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, tetapi juga menjadi penyelamat bagi mahasiswa yang sebelumnya terancam menghentikan kuliah karena keterbatasan ekonomi.

Ketua Satgas Gratispol Universitas Mulia, Sumardi, mengungkapkan bahwa program tersebut memberikan dampak nyata terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa di kampusnya. Ia menyebut, sebelum Gratispol berjalan, tidak sedikit mahasiswa yang terpaksa cuti bahkan menghilang dari perkuliahan akibat kesulitan membayar biaya kuliah.

“Program ini benar-benar membantu mahasiswa. Dulu cukup banyak yang cuti karena terkendala biaya, bahkan ada yang tidak melanjutkan kuliah,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (13/5/2026).

Menurut Sumardi, antusiasme mahasiswa terhadap program Gratispol terus meningkat. Pada tahun akademik 2025, jumlah mahasiswa Universitas Mulia yang diusulkan sebagai penerima bantuan mencapai sekitar 1.500 orang. Angka tersebut meningkat dibanding kuota sebelumnya yang berada di kisaran 1.200 mahasiswa.

Program Gratispol sendiri diperuntukkan bagi mahasiswa yang memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya telah berdomisili di Kalimantan Timur minimal tiga tahun. Selain itu, penerima bantuan juga dibatasi berdasarkan usia.

Untuk jenjang sarjana (S1), penerima maksimal berusia 25 tahun. Sementara program magister dan doktoral umumnya dibatasi hingga usia 35 tahun. Namun, bagi dosen dan tenaga pendidik yang ingin melanjutkan pendidikan, pemerintah memberikan kelonggaran usia hingga 40 sampai 45 tahun.

“Program ini juga sangat membantu para dosen dan guru yang ingin melanjutkan studi S2 maupun S3,” jelasnya.

Besaran bantuan yang diterima mahasiswa disesuaikan dengan nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT) masing-masing program studi. Untuk jurusan umum seperti ekonomi, hukum, dan komunikasi, rata-rata bantuan mencapai Rp5 juta per semester.

Sementara itu, mahasiswa program farmasi menerima bantuan hingga Rp7,5 juta per semester. Adapun untuk pendidikan kedokteran, bantuan yang diberikan mencapai Rp15 juta per semester, sedangkan program spesialis memperoleh hingga Rp20 juta per semester.

“Pembiayaan diberikan sampai delapan semester atau hingga mahasiswa menyelesaikan studi sesuai masa kuliah normal,” katanya.

Di balik manfaat besar program tersebut, pihak kampus mengaku masih menghadapi sejumlah kendala administratif. Salah satunya adalah masih adanya mahasiswa yang belum melengkapi data pada sistem pendaftaran daring Gratispol, meskipun telah diusulkan oleh kampus sebagai penerima bantuan.

“Kami masih menemukan mahasiswa yang belum mengisi data di website. Kalau datanya belum lengkap, dana tidak bisa dicairkan dan akhirnya harus dikembalikan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Sumardi.

Karena itu, pihak kampus terus melakukan pendampingan kepada mahasiswa penerima bantuan agar tetap aktif mengikuti perkuliahan dan segera melapor apabila mengalami kendala akademik maupun administrasi.

Ia menegaskan, komunikasi antara mahasiswa dan pihak kampus menjadi hal penting agar bantuan pendidikan tetap dapat diterima sesuai ketentuan.

“Kalau mahasiswa tiba-tiba hilang tanpa laporan, itu yang menyulitkan. Tapi selama masih ada komunikasi dan masih dalam masa toleransi, biasanya tetap bisa dibantu,” tambahnya.

Sumardi juga menilai pelaksanaan program Gratispol kini semakin tertata dibanding awal peluncurannya. Pemerintah daerah disebut telah mempersiapkan alokasi anggaran secara lebih matang untuk keberlanjutan program pada tahun-tahun mendatang.

“Sekarang penganggarannya sudah lebih jelas dan lebih ketat. Sangat disayangkan kalau mahasiswa tidak melakukan registrasi karena dana akhirnya kembali ke negara,” pungkasnya.(*)