Pantai Tanjung Jumlai di Persimpangan: Status Lahan Pribadi Jadi Tantangan Pengembangan Wisata

PENAJAM,Panrita Post – Pantai Tanjung Jumlai di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menawarkan pesona alam yang menjanjikan sebagai destinasi wisata unggulan. Namun, status lahan yang masih dimiliki perorangan menjadi tantangan utama dalam upaya pengembangan dan pengelolaan kawasan tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU, Andi Israwati Latief, melalui Kepala Bidang Pariwisata dan Pemasaran, Juzlizar Rakhman, mengungkapkan bahwa ketiadaan aset tanah pemerintah di kawasan pantai menjadi hambatan besar untuk pembangunan fasilitas dan penataan destinasi.

“Kalau kita pikir-pikir, sepanjang itu pantai, kalau dibebaskan semua, berapa besar biayanya? Apalagi saat ini kita sedang menghadapi situasi efisiensi anggaran,” ujar Juzlizar, Kamis (24/4/2025).

Kebutuhan Solusi Lintas Sektor

Juzlizar menegaskan bahwa permasalahan ini tidak bisa diselesaikan oleh Disbudpar saja. Dibutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, legislatif, dan pihak keuangan untuk memastikan adanya komitmen alokasi anggaran.

“Ini bukan tugas satu dinas. Semua pihak harus duduk bersama untuk mencari solusi. Kalau memang ingin memajukan sektor pariwisata, harus ada komitmen anggaran yang jelas dan terencana,” katanya.

Hingga kini, data Kartu Inventarisasi Aset (KIA) belum mencatat adanya aset tanah pemerintah di Pantai Tanjung Jumlai. Padahal, menurut Juzlizar, aset wisata adalah investasi jangka panjang yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.

“Kalau ditata dengan baik, pariwisata akan terus menghasilkan. Berbeda dengan sektor tambang yang suatu saat pasti habis. Jika tidak ada potensi lain, daerah bisa stagnan,” tuturnya.

Belajar dari Banyuwangi

Sebagai inspirasi, Juzlizar mencontohkan Kabupaten Banyuwangi yang sukses menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan. Ia menyebut dukungan lintas sektor di Banyuwangi sebagai kunci keberhasilan.

“Di Banyuwangi, semua dinas mendukung pariwisata. Mereka menjadikan daerahnya berkembang pesat dan bahkan menjadi pusat e-craft. Model seperti ini bisa kita tiru untuk Tanjung Jumlai,” ujarnya.

Harapan Pembebasan Lahan

Disbudpar berharap adanya kesepakatan bersama untuk mendorong pembebasan lahan Pantai Tanjung Jumlai. Dengan status sebagai aset resmi daerah, pengembangan destinasi wisata ini dapat lebih optimal, baik dari sisi infrastruktur maupun potensi ekonomi.

“Kami ingin Tanjung Jumlai menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat dan daerah,” pungkas Juzlizar.

Dengan dukungan dan komitmen bersama, Pantai Tanjung Jumlai berpotensi menjadi ikon wisata PPU yang dapat bersaing di tingkat nasional.(adv/rma)*