Bupati PPU Ibaratkan Hubungan Eksekutif dan Legislatif Seperti Pasangan Suami Istri
Redaksi
PENAJAM, Panrita Post – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, mengibaratkan hubungan eksekutif dan legislatif seperti pasangan suami istri. Analogi ini disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) penyampaian program kerja DPRD yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten PPU, Kilometer 09 Nipah-nipah, Selasa (4/3/2025).
“Kalau suami istri itu menghasilkan anak, tetapi kalau eksekutif dan legislatif ini menghasilkan sebuah rancangan yang kemudian kita namakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mana APBD tersebut kita harapkan bersama betul-betul bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten PPU,” ujar Mudyat Noor, menekankan pentingnya kolaborasi yang harmonis.
Raker tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, Ketua DPRD Kabupaten PPU, Rauf Muin, beserta anggota DPRD PPU, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, para asisten, dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kehadiran lengkap jajaran pimpinan daerah ini menunjukkan komitmen kuat untuk membangun PPU melalui kerja sama yang solid dan berkesinambungan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD PPU, Abdul Rauf Muin, menyambut baik ajakan sinergi tersebut. Ia menegaskan bahwa Raker ini adalah bagian dari upaya bersama untuk membangun PPU yang lebih maju dan sejahtera. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami sebagai lembaga legislatif DPRD yang memiliki fungsi utama sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan, menyampaikan bahwa ketiga fungsi itu telah kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten PPU,” kata Abdul Rauf Muin.
Dalam forum tersebut, berbagai program strategis juga dibahas, termasuk optimalisasi penggunaan APBD, peningkatan kualitas layanan publik, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah daerah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran demi memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Selain itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas pemerintahan, disepakati perlunya evaluasi berkala terhadap program-program yang telah dijalankan. Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan dapat dieksekusi dengan maksimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga PPU.
Dengan kerja sama yang erat antara eksekutif dan legislatif, diharapkan pembangunan di PPU dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten PPU dan DPRD berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi yang baik, membangun sinergi yang kokoh, serta memastikan setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak positif bagi kemajuan daerah.(adv/Diskominfoppu)
