Ketika Hutan Papua Tumbang, Nurani Demokrasi Ikut Dikubur

OPINI,Panrita Post - Demokrasi seharusnya lahir sebagai cahaya bagi sebuah bangsa. Ia dibangun dari keyakinan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup bermartabat, bersuara tanpa rasa takut, dan memperoleh keadilan tanpa memandang suku, agama, warna kulit, maupun asal daerahnya. Demokrasi semestinya menjadi rumah besar tempat rakyat dilindungi, tempat negara hadir untuk mendengar jeritan mereka yang paling lemah.

Namun hari ini, saya merasa sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan demokrasi yang perlahan kehilangan nuraninya sendiri.

Ia masih berdiri megah di atas mimbar-mimbar kekuasaan. Kata “kebebasan” masih diteriakkan dalam pidato kenegaraan.Para pejabat masih berbicara tentang persatuan, pembangunan, dan kemajuan bangsa. Tetapi di balik gemerlap itu, ada luka panjang yang tidak pernah benar-benar sembuh. Ada suara-suara rakyat yang tenggelam di bawah gemuruh kekuasaan dan kerakusan ekonomi.

Dan luka itu bernama Papua.

Papua adalah tanah yang terlalu lama diperlakukan seperti halaman belakang republik ini. Tanah yang kaya raya, tetapi rakyatnya terus hidup di tengah ketidakadilan. Negeri dengan hutan purba yang megah, sungai-sungai yang mengalir jernih, gunung-gunung yang berdiri gagah seperti penjaga langit, namun pada saat yang sama menjadi saksi bisu bagaimana manusia kehilangan hak-haknya sedikit demi sedikit.

Di sana, demokrasi tidak selalu hadir sebagai pelindung. Kadang ia datang dengan wajah intimidasi. Dengan pengawasan. Dengan ketakutan. Bahkan dengan senjata.

Saya selalu percaya bahwa kebesaran sebuah negara tidak diukur dari tingginya gedung pemerintahan atau besarnya angka investasi, melainkan dari bagaimana negara memperlakukan rakyat kecil yang hidup jauh di pelosok negeri. Sayangnya, di Papua, rakyat kecil justru terlalu sering dipaksa diam.

Ketika masyarakat adat mempertahankan hutannya, mereka dicurigai.

Ketika mahasiswa turun ke jalan menyuarakan ketidakadilan, mereka diawasi.

Ketika aktivis lingkungan berbicara tentang kerusakan alam, mereka menghadapi ancaman kriminalisasi.

Demokrasi yang seharusnya memberi ruang dialog perlahan berubah menjadi ruang ketakutan.

Yang paling menyakitkan adalah melihat bagaimana hutan-hutan Papua dibabat atas nama pembangunan.

Atas nama investasi.

Atas nama kemajuan.

Kalimat-kalimat itu terdengar begitu indah di meja rapat dan konferensi pers. Tetapi di lapangan, yang terjadi sering kali adalah hilangnya tanah adat, rusaknya sungai, lenyapnya ruang hidup masyarakat lokal, dan tercerabutnya manusia dari akar budayanya sendiri.

Bagi sebagian orang di kota-kota besar, hutan mungkin hanya angka statistik dalam laporan lingkungan. Namun bagi masyarakat Papua, hutan adalah kehidupan itu sendiri. Hutan adalah ibu yang memberi makan. Hutan adalah rumah tempat leluhur berdiam. Hutan adalah identitas yang tidak bisa diganti dengan uang, jabatan, ataupun proyek pembangunan.

Ketika alat-alat berat mulai masuk dan suara gergaji mesin meraung di tengah hutan, yang ditebang sebenarnya bukan hanya pohon-pohon tua.

Yang sedang dihancurkan adalah sejarah hidup manusia.

Bayangkan seorang anak Papua yang tumbuh menyaksikan tanah leluhurnya berubah menjadi jalan tambang. Sungai tempat ia mandi sejak kecil berubah keruh dan tercemar. Burung-burung yang dahulu beterbangan mulai menghilang. Pohon-pohon besar yang dianggap sakral tumbang satu per satu. Lalu negara datang membawa istilah “kemajuan”, seolah kehilangan itu tidak penting dibanding angka pertumbuhan ekonomi.

Di titik itulah demokrasi terasa gagal memahami kemanusiaan.

Yang lebih tragis, mereka yang menolak justru sering dianggap ancaman bagi negara. Kita terlalu sering mendengar cerita tentang penangkapan warga yang melakukan aksi damai. Terlalu banyak kisah mahasiswa Papua yang dibungkam hanya karena menyuarakan kritik. Aktivis lingkungan dipanggil aparat. Tokoh adat diintimidasi. Bahkan suara tangisan ibu-ibu Papua sering kali kalah keras dibanding deru mesin perusahaan yang terus bekerja membelah hutan.

Ini bukan lagi sekadar persoalan hukum.

Ini bukan hanya persoalan keamanan.

Ini adalah persoalan nurani.

Sebab negara yang takut terhadap kritik sebenarnya sedang menunjukkan bahwa ia rapuh di hadapan kebenaran.

Saya merasa sedih melihat demokrasi hari ini semakin sering digunakan hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan. Selama prosedur formal berjalan, semuanya dianggap baik-baik saja. Padahal demokrasi bukan sekadar mencoblos lima tahun sekali. Demokrasi adalah keberanian mendengar suara rakyat, terutama suara mereka yang paling sering diabaikan.

Papua telah terlalu lama berbicara dengan luka.

Dan luka itu tidak hanya hadir melalui berita-berita kekerasan atau konflik bersenjata, tetapi juga melalui kebudayaan dan karya seni. Salah satu bentuk jeritan itu hadir dalam film Pesta Babi. Film tersebut menjadi simbol keresahan masyarakat Papua terhadap perubahan sosial, eksploitasi alam, dan tekanan yang terus mereka alami.

Di balik judulnya yang sederhana, tersimpan kritik yang begitu dalam, tentang masyarakat adat yang perlahan merasa asing di tanahnya sendiri.

Film itu bukan sekadar tontonan.

Ia adalah jeritan.

Jeritan tentang tanah yang perlahan hilang.

Jeritan tentang identitas yang dipaksa tunduk pada kepentingan luar.

Jeritan tentang rakyat yang terus diminta diam demi stabilitas.

Dan ironisnya, dalam banyak keadaan di negeri ini, suara seni justru terdengar lebih jujur dibanding pidato para penguasa.

Saya percaya sebuah negara tidak akan runtuh hanya karena kritik. Negara justru mulai runtuh ketika ia menolak mendengar penderitaan rakyatnya sendiri. Ketika hukum menjadi tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Ketika masyarakat adat harus berhadapan dengan kekuatan modal raksasa tanpa perlindungan yang memadai. Ketika aktivis lingkungan diperlakukan seperti musuh negara. Ketika demokrasi lebih sibuk menjaga citra dibanding menjaga keadilan.

Papua hari ini adalah alarm keras bagi Indonesia.

Sebab apa yang terjadi di sana menunjukkan bahwa demokrasi bisa kehilangan maknanya ketika kekuasaan terlalu dekat dengan kepentingan ekonomi. Kita sedang hidup di masa ketika hutan dapat ditebang lebih cepat dibanding negara mendengar suara rakyatnya. Ketika izin investasi keluar lebih mudah dibanding keadilan bagi masyarakat adat.

Dan jika semua ini terus dibiarkan, mungkin suatu hari nanti yang tersisa dari Papua hanyalah cerita.

Cerita tentang hutan-hutan yang pernah hijau.

Tentang masyarakat adat yang pernah hidup damai bersama alamnya.

Tentang tanah yang pernah menjadi surga, sebelum dirusak atas nama kemajuan.

Tentang demokrasi yang dahulu dijanjikan sebagai pelindung rakyat, tetapi perlahan berubah menjadi sesuatu yang asing bagi mereka yang paling membutuhkan perlindungan.

Saya menulis ini bukan karena membenci negeri sendiri. Justru karena saya mencintai negeri ini terlalu dalam. Saya percaya Indonesia seharusnya bisa menjadi rumah yang adil bagi seluruh anak bangsanya, termasuk mereka yang tinggal jauh di timur sana.

Namun mencintai negara tidak berarti harus diam terhadap ketidakadilan.

Karena diam di tengah ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan paling sunyi terhadap kemanusiaan.

Dan hari ini, dari tanah Papua yang terus terluka, demokrasi sedang meminta kita bercermin:

Apakah negeri ini masih benar-benar milik seluruh rakyat?

Ataukah hanya milik mereka yang memiliki kuasa dan modal?

Oleh : R.Amran