Ketua DPRD PPU Raup Muin Tegaskan Siap Kawal dan Setujui Seluruh Tuntutan Mahasiswa dan Masyarakat
Redaksi
PENAJAM, Panrita Post - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menegaskan komitmennya untuk menerima dan menyetujui seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Gerakan Aliansi Masyarakat PPU (GERAM).
Hal itu disampaikannya usai menerima perwakilan massa aksi dalam demonstrasi damai di depan Kantor DPRD PPU, Selasa (2/9/2025) sore.
Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif tersebut membawa 11 poin tuntutan yang mencakup isu nasional dan daerah.
Dalam pernyataannya, Raup Muin menegaskan DPRD PPU akan menindaklanjuti setiap poin aspirasi yang diajukan serta memastikan masyarakat terlibat langsung dalam proses pengawalan realisasinya.
“Saya sebagai Ketua DPRD PPU menerima dan menyetujui seluruh tuntutan yang disampaikan oleh Gerakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat PPU. Kami mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses ini agar setiap aspirasi benar-benar diwujudkan,” tegas Raup Muin.
Fokus Tuntutan GERAM: Nasional & Daerah
Dalam aksinya, massa GERAM menyampaikan 11 tuntutan utama yang terbagi ke dalam dua sektor, yaitu tuntutan nasional dan tuntutan daerah.
Tuntutan Nasional:
1. Mendesak pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor.
2. Menghapus tunjangan mewah anggota DPR.
3. Mencabut undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat dan menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat.
4. Memecat anggota DPR yang menghina rakyat.
5. Melakukan reformasi kinerja kepolisian agar profesional dan berpihak pada kepentingan rakyat.
6. Melengserkan Kapolri yang dinilai gagal memberikan perlindungan bagi masyarakat.
7. Mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan secara adil dan transparan.
Tuntutan Daerah:
1. Memberikan gaji layak dan sesuai standar bagi guru di PPU.
2. Memperbaiki dan melengkapi fasilitas pendidikan.
3. Menuntut transparansi penggunaan APBD PPU.
4. Mendesak pembangunan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayah PPU.
5. Menindak tegas perusahaan nakal: memastikan pembayaran upah sesuai UMK, hak lembur, serta jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Menanggapi 11 tuntutan tersebut, Raup Muin menegaskan DPRD PPU akan memprioritaskan penyelesaian persoalan di tingkat daerah dan secara resmi akan meneruskan aspirasi nasional ke DPR RI.
“Kami tidak hanya mendengar, tetapi akan bertindak. Aspirasi ini akan kami bawa ke tingkat pusat agar menjadi perhatian DPR RI dan pemerintah. Kami berharap seluruh elemen masyarakat tetap solid dan terus mengawal proses ini,” ujarnya.
Aksi unjuk rasa yang digelar GERAM berlangsung tertib, aman, dan tanpa insiden kekerasan. Meski membawa banyak tuntutan penting, massa aksi mengedepankan cara-cara damai dalam menyuarakan aspirasi.
Demonstrasi ini menjadi catatan penting bagi DPRD PPU dan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya terkait kesejahteraan, transparansi anggaran, dan perlindungan hak-hak warga.(DN)*
