Syahariah Mas’ud Soroti Krisis Guru di PPU, Ingatkan SDM Penyangga IKN Harus Jadi Prioritas

SAMARINDA,Panrita Post – Pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara yang terus digenjot dinilai tidak boleh mengesampingkan pembangunan sumber daya manusia. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas'ud, menegaskan bahwa sektor pendidikan di wilayah penyangga utama IKN, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara, harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Menurut Syahariah, kemajuan sebuah kota masa depan tidak hanya ditentukan oleh megahnya infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas manusia yang akan hidup dan bekerja di dalamnya. Ia mengingatkan, pembangunan jalan, gedung, dan kawasan modern akan kehilangan makna jika fondasi pendidikan belum kuat.

“Jangan sampai kita sibuk membangun fisik, tetapi melupakan para guru yang akan membentuk generasi penerus. Akan menjadi ironi jika pusat peradaban baru Indonesia berdiri di atas sistem pendidikan yang belum siap,” ujarnya, Jum'at (12/06/2026). 

Ia menyoroti kondisi pendidikan di PPU yang masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, mulai dari keterbatasan tenaga pendidik, distribusi guru yang belum merata, hingga kebutuhan peningkatan kompetensi yang semakin mendesak seiring perkembangan kawasan IKN.

Berdasarkan data pendidikan daerah, jumlah guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia di PPU tercatat sekitar 2.448 orang. Namun dalam periode 2025–2026, sebanyak 78 hingga 100 guru diperkirakan memasuki masa pensiun.

Situasi ini diperparah dengan 241 guru honorer yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran, sehingga berpotensi memperlebar kekurangan tenaga pengajar di berbagai sekolah.

Syahariah menilai persoalan ini bukan sekadar isu administratif, melainkan ancaman nyata terhadap kualitas pendidikan. Kekurangan guru, katanya, akan berdampak langsung pada proses belajar-mengajar serta pemerataan akses pendidikan.

“Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas IKN jika masih ada sekolah yang kekurangan guru? Bagaimana kita berbicara tentang daya saing global jika kebutuhan dasar pendidikan saja belum terpenuhi?” katanya.

Selain kuantitas, ia juga menyoroti kualitas tenaga pendidik yang perlu terus ditingkatkan. Penerapan Kurikulum Merdeka menuntut guru semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan coding dan kecerdasan buatan dalam pembelajaran. Namun, menurutnya, pelatihan yang mendukung transformasi tersebut masih belum merata.

Masalah distribusi guru juga menjadi perhatian. Kawasan Sepaku sebagai inti pembangunan IKN mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan, sehingga kebutuhan layanan pendidikan terus meningkat.

Sementara itu, wilayah seperti Waru dan Babulu masih berpotensi kekurangan tenaga pendidik akibat distribusi yang belum seimbang serta minimnya insentif bagi guru di wilayah terpencil.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif, Syahariah mendorong pemerintah daerah dan pusat mengambil langkah konkret. Ia mengusulkan percepatan sertifikasi guru, pembukaan formasi PPPK berdasarkan kebutuhan riil, pemberian insentif bagi guru di daerah sulit, serta penyusunan peta kebutuhan guru berbasis data yang diperbarui secara berkala.

Menurutnya, PPU juga membutuhkan perencanaan pendidikan jangka panjang yang selaras dengan arah pembangunan IKN. Kebutuhan sekolah, tenaga pengajar, hingga peningkatan kompetensi harus dipetakan sejak sekarang agar daerah tidak tertinggal saat pertumbuhan kawasan semakin pesat.

Syahariah menegaskan, keberhasilan IKN kelak tidak hanya diukur dari kemegahan bangunan atau kecanggihan teknologi, melainkan dari kualitas manusia yang lahir dari sistem pendidikan yang kuat.

“Guru adalah fondasi pembangunan daerah. Jika kita ingin IKN menjadi simbol kemajuan Indonesia, maka investasi terbesar yang harus dilakukan hari ini adalah memastikan guru mendapatkan dukungan, perlindungan, penghargaan, dan ruang berkembang yang layak,” tutupnya.(red/ra) *