Internet Gratis Hampir Tuntas, Kini Kaltim Kejar Elektrifikasi untuk Puluhan Desa Terpencil

SAMARINDA,Panrita Post – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin dekat mewujudkan pemerataan akses digital melalui Program Gratispol. Hingga saat ini, sebagian besar desa di Benua Etam telah menikmati layanan internet gratis. Namun, tantangan baru muncul, yakni masih adanya puluhan desa yang belum teraliri listrik sehingga menghambat perluasan konektivitas digital.

Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim menunjukkan, dari 841 desa yang ada di wilayah tersebut, sebanyak 802 desa telah terhubung dengan jaringan internet hingga akhir 2025. Dengan demikian, hanya tersisa 39 desa yang menjadi sasaran penyelesaian program pada tahun 2026.

Pencapaian itu menandai kemajuan signifikan dalam pemerataan akses informasi di daerah. Seluruh desa di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Penajam Paser Utara kini telah menikmati layanan internet. Sementara di Kabupaten Kutai Barat, jaringan telah menjangkau 167 desa, Kabupaten Paser 131 desa, dan Kabupaten Kutai Kartanegara 188 desa.

Untuk Kabupaten Kutai Timur, dari total 139 desa terdapat tiga desa yang belum terhubung internet. Sedangkan di Kabupaten Berau hanya tersisa satu desa yang masih menunggu layanan serupa.

Adapun 39 desa yang belum mendapatkan akses internet tersebar di Kutai Barat sebanyak 23 desa, Paser delapan desa, Kutai Kartanegara lima desa, Kutai Timur dua desa, dan Berau satu desa.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa kendala utama dalam penyediaan jaringan internet bukan lagi persoalan teknologi, melainkan ketersediaan listrik di wilayah sasaran.

“Internet tidak bisa dipasang jika pasokan listrik belum tersedia. Karena itu pembangunan listrik dan internet harus dilakukan secara bersamaan,” ujarnya.

Untuk mempercepat penyelesaian target tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan guna mendukung pemasangan jaringan internet di desa-desa yang masih belum terlayani.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi juga tengah memfokuskan perhatian pada program elektrifikasi desa. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, mengungkapkan bahwa persoalan terbesar saat ini berada pada desa-desa terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.

Menurutnya, saat pemerintahan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mulai berjalan, terdapat 110 desa yang belum memperoleh akses listrik. Melalui program listrik desa dan pra-PLN, jumlah tersebut berhasil ditekan secara bertahap.

“Dari 110 desa yang sebelumnya belum berlistrik, sebanyak 38 desa telah berhasil mendapatkan akses listrik. Saat ini masih tersisa 72 desa yang menjadi fokus penanganan,” jelas Bambang.

Meski sempat terkendala keterbatasan fiskal akibat penurunan dana bagi hasil (DBH), Pemprov Kaltim terus mencari solusi agar program elektrifikasi tidak terhambat. Salah satunya melalui koordinasi intensif dengan Kementerian ESDM.

Hasil koordinasi tersebut membuahkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penyediaan listrik di desa-desa yang masih tertinggal. Tahun ini, sebanyak 27 desa akan mendapatkan intervensi melalui program listrik desa yang dibiayai pemerintah pusat.

Jika program berjalan sesuai rencana, jumlah desa yang belum menikmati listrik diperkirakan turun menjadi sekitar 45 desa pada akhir 2026.

Sebagian besar desa yang masih belum berlistrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di wilayah Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, serta beberapa daerah di Kabupaten Paser.

Medan geografis yang berat menjadi tantangan utama. Banyak desa berada di lokasi yang terisolasi, jauh dari pusat layanan, bahkan belum memiliki akses jalan yang memadai sehingga jaringan PLN sulit menjangkau kawasan tersebut.

Untuk mengatasi kondisi itu, pemerintah sementara mengandalkan program pra-PLN melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal serta bantuan pembangkit mandiri bagi masyarakat setempat.

Pemprov Kaltim optimistis, dengan dukungan pemerintah pusat dan keberlanjutan program pembangunan infrastruktur dasar, target pemerataan listrik dan internet di seluruh desa dapat tercapai dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian, masyarakat di wilayah terpencil pun memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati layanan energi dan akses digital yang layak.(red/rma)*