Syahariah Soroti Beban Fiskal Kaltim, Minta Gratispol Diprioritaskan untuk Pendidikan Menengah
Redaksi
SAMARINDA, Panrita Post — Program pendidikan gratis “Gratispol” yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat dukungan sekaligus catatan dari anggota DPRD Kaltim, Syahariah Mas'ud.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang dinilai semakin terbatas, ia meminta agar program tersebut lebih diarahkan pada sektor yang menjadi kewenangan utama pemerintah provinsi, yakni pendidikan tingkat SMA dan SMK, serta masyarakat dari keluarga kurang mampu.
Menurut Syahariah, kebijakan pendidikan gratis merupakan langkah positif yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kaltim. Namun, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kemampuan fiskal agar program dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan lain.
“Untuk SMA dan SMK memang menjadi kewajiban provinsi, baik sekolah negeri maupun swasta. Sementara pendidikan S1, S2, sampai S3 itu sebenarnya ranah pemerintah pusat,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Meski demikian, legislator Komisi IV DPRD Kaltim itu tetap memberikan apresiasi terhadap langkah Rudy Mas'ud yang berani mendorong pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi.
Ia menilai kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan sekaligus membantu menekan angka kemiskinan di daerah.
“Saya bangga karena tidak banyak provinsi yang berani menganggarkan pendidikan gratis sampai S1, S2, dan S3,” katanya.
Namun, Syahariah mengingatkan bahwa kapasitas anggaran daerah saat ini mengalami penurunan cukup signifikan. Ia menyebut, dalam perencanaan awal APBD Kaltim diproyeksikan mencapai sekitar Rp24 triliun, tetapi realisasinya turun menjadi sekitar Rp12 triliun.
Kondisi itu, kata dia, berdampak langsung terhadap ruang fiskal pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis, termasuk Gratispol.
Berdasarkan data LKPJ 2025 serta laporan Triwulan I 2026, realisasi bantuan beasiswa pendidikan tercatat mencapai Rp288,5 miliar yang telah disalurkan kepada 63.603 mahasiswa di Kaltim.
Sementara untuk tahun 2026, Pemprov Kaltim menargetkan sebanyak 158.981 mahasiswa menerima manfaat program pendidikan gratis dengan estimasi anggaran mencapai Rp813,5 miliar.
Di sisi lain, program Gratispol juga menyasar pendidikan menengah melalui pembagian seragam gratis kepada 65.004 siswa baru SMA, SMK, dan SLB di 447 sekolah pada tahun ajaran 2025/2026.
Selain itu, Pemprov Kaltim turut menggandeng 53 perguruan tinggi negeri dan swasta dalam skema pembayaran langsung Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada pihak kampus.
Meski capaian program dinilai cukup besar, Syahariah menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran.
Ia mengusulkan agar bantuan pendidikan tinggi tetap berjalan, namun dengan skema yang lebih selektif dan memprioritaskan warga yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau program S1, S2, dan S3 tetap dilanjutkan, porsinya sebaiknya dikurangi. Masyarakat yang mampu seharusnya bisa membiayai sendiri terlebih dahulu,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, Syahariah juga menanggapi kritik dari sebagian mahasiswa terkait implementasi Gratispol. Ia berharap setiap aspirasi dapat disampaikan melalui dialog yang terbuka dan konstruktif.
“Kalau memang ada yang kurang, mari dibicarakan baik-baik. Saya berharap mahasiswa juga bisa menghargai upaya pemerintah,” pungkasnya.(*)
