Komisi IV DPRD Kaltim Turun ke Sekolah di Paser, Temukan Sejumlah Persoalan Pendidikan yang Masih Mendesak
Redaksi
Tanah Grogot,Panrita Post - Aktivitas belajar di SMK Negeri 4 Tanah Grogot, Rabu (20/5), mendadak menjadi perhatian rombongan legislator dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari pengawasan langsung terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).
Dipimpin anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan Paser-PPU, Syahariah Mas'ud, rombongan meninjau berbagai fasilitas sekolah sekaligus menyerap aspirasi pihak sekolah terkait persoalan yang masih dihadapi di lapangan.
Di sela peninjauan, Syahariah menegaskan bahwa pengawasan sektor pendidikan tidak dapat hanya bertumpu pada laporan administratif semata. Menurutnya, kondisi nyata sekolah sering kali berbeda dengan data yang tertuang dalam dokumen.
“Kalau hanya melihat laporan di atas meja, semuanya bisa terlihat baik. Karena itu kami ingin memastikan langsung bagaimana kondisi sekolah sebenarnya,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV memeriksa sejumlah fasilitas penting, mulai dari ruang kelas, sarana praktik siswa, hingga kebutuhan penunjang kegiatan belajar mengajar yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Bagi Syahariah, kunjungan lapangan menjadi cara penting untuk mengetahui kebutuhan riil sekolah sekaligus mengevaluasi sejauh mana anggaran pendidikan telah memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di daerah.
“Yang ingin kami pastikan adalah program pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan sekolah, bukan hanya sekadar angka dalam laporan,” katanya.
Tak hanya melakukan peninjauan fisik, Komisi IV DPRD Kaltim juga menggelar diskusi bersama sejumlah kepala sekolah di wilayah Paser. Forum tersebut membahas berbagai persoalan pendidikan, termasuk kesiapan penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran mendatang.
Suasana dialog berlangsung terbuka. Sejumlah kepala sekolah menyampaikan langsung tantangan yang mereka hadapi, mulai dari keterbatasan fasilitas, kebutuhan sarana penunjang, hingga persoalan pendukung kegiatan belajar mengajar.
Masukan dari pihak sekolah, kata Syahariah, menjadi bahan penting bagi DPRD sebelum merumuskan langkah lanjutan bersama pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait.
“Kami ingin mendengar langsung suara sekolah karena mereka yang paling memahami kondisi di lapangan,” tuturnya.
Hasil peninjauan tersebut nantinya akan dibahas kembali dalam rapat internal Komisi IV DPRD Kaltim sebelum diteruskan kepada OPD terkait sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut kebijakan pendidikan di daerah.
Selain itu, hasil pengawasan lapangan juga direncanakan akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai bagian dari evaluasi program pendidikan daerah.
“Pendidikan merupakan program prioritas daerah. Apa yang kami temukan tentu akan menjadi bahan perhatian bersama agar kualitas pendidikan semakin baik,” pungkasnya.(*)
