GratisPol Terus Melaju, Kini Saatnya Seluruh Ekosistem Pendidikan Bergerak Seirama

SAMARINDA, Panrita Post - Langkah besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperluas akses pendidikan tinggi melalui Program GratisPol mulai menunjukkan hasil nyata. Dalam waktu yang relatif singkat, program yang menjadi salah satu kebijakan unggulan daerah tersebut telah menjangkau lebih dari 63 ribu mahasiswa dengan nilai penyaluran mencapai Rp288,5 miliar.

Komitmen itu bahkan tidak berhenti di tahap awal pelaksanaan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali memperkuat dukungannya dengan menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp1,3 triliun pada tahun 2026 agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh mahasiswa di berbagai wilayah Kalimantan Timur.

Besarnya komitmen anggaran tersebut menjadi gambaran bahwa pemerintah berupaya menghadirkan pemerataan kesempatan pendidikan bagi generasi muda. Namun di tengah perjalanan program yang terus berkembang, sejumlah tantangan teknis di lapangan masih menjadi pekerjaan bersama.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas'ud, menilai berbagai dinamika yang muncul perlu dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan program. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat, terutama institusi pendidikan, memiliki peran penting agar implementasi program berjalan lebih optimal.

Ia menilai, ketika pemerintah mampu bergerak cepat menyiapkan dukungan anggaran dalam jumlah besar, maka sistem pendukung di lapangan juga perlu memiliki ritme yang sama, terutama dalam hal penyampaian informasi dan kesiapan administrasi.

"Kita tentu mengapresiasi berbagai masukan dari mahasiswa. Tetapi kita juga harus melihat secara objektif di mana letak persoalan sebenarnya. Jangan sampai program yang telah disiapkan dengan baik justru mengalami hambatan pada hal-hal teknis yang seharusnya dapat diantisipasi sejak awal," ujarnya.

Syahariah mencontohkan adanya dana sekitar Rp2,1 miliar yang belum terserap akibat sebagian mahasiswa tidak melakukan proses pendaftaran. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pelaksanaan tidak selalu berkaitan dengan ketersediaan anggaran.

Ia mengatakan, sering kali perhatian publik tertuju pada bantuan yang belum diterima, sementara ada fakta lain yang juga perlu dicermati, yakni adanya hak yang sebenarnya telah tersedia namun belum dimanfaatkan karena keterlambatan informasi atau minimnya pemahaman terhadap prosedur.

Persoalan lain yang sempat menjadi perhatian ialah terkait penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang memunculkan kebingungan di kalangan mahasiswa. Dalam situasi seperti itu, ia menilai kampus seharusnya menjadi garda terdepan dalam menghadirkan kepastian informasi.

Mahasiswa, menurutnya, datang ke perguruan tinggi bukan hanya untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga pelayanan yang jelas dan terarah. Karena itu, kemampuan menerjemahkan kebijakan menjadi informasi yang mudah dipahami menjadi hal yang sangat penting.

"Jangan sampai mahasiswa lebih cepat mendapatkan informasi dari percakapan media sosial dibandingkan dari lembaga pendidikannya sendiri," katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti kasus mahasiswa yang sempat dinyatakan lolos program namun kemudian dibatalkan karena belum memenuhi ketentuan tertentu. Menurutnya, proses verifikasi yang lebih teliti sejak awal dapat meminimalkan potensi kekecewaan.

Ia menilai harapan mahasiswa merupakan sesuatu yang perlu dijaga. Karena itu, proses penyaringan dan penyampaian syarat perlu dilakukan sedini mungkin agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

Meski masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, Syahariah menegaskan bahwa substansi utama Program GratisPol tidak boleh bergeser, yakni menghadirkan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Baginya, program tersebut masih berada dalam tahap perkembangan yang sangat awal, namun manfaatnya sudah dirasakan oleh puluhan ribu mahasiswa. Yang dibutuhkan saat ini bukan saling menyalahkan, melainkan membangun evaluasi bersama agar seluruh pihak dapat bergerak dengan ritme yang sama.

Pada akhirnya, keberhasilan GratisPol tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersalurkan. Lebih dari itu, keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan seluruh pihak memastikan tidak ada mahasiswa yang tertinggal hanya karena informasi yang datang terlambat, data yang kurang akurat, atau koordinasi yang belum berjalan secepat semangat perubahan yang sedang dibangun.(red/rma*)