“Rakyat Tidak Bisa Menunggu”: Syahariah Ingatkan Kaltim Jangan Tenggelam dalam Riuh Politik Saat Anggaran Tertekan

SAMARINDA,Panrita Post - Di tengah menguatnya wacana penggunaan hak angket di DPRD Kalimantan Timur, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas'ud, mengajak seluruh pihak untuk tidak larut dalam hiruk-pikuk perdebatan politik hingga melupakan persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

Baginya, hak angket merupakan mekanisme yang sah dalam sistem demokrasi dan tidak perlu dipandang sebagai ancaman. Namun di saat yang sama, ia menilai perhatian publik dan para pemangku kebijakan juga harus tertuju pada tantangan besar yang sedang dihadapi daerah, terutama terkait kondisi fiskal yang semakin ketat dan dampaknya terhadap pelayanan publik.

"Hak angket adalah hak DPRD yang diatur undang-undang. Jika memang diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat, silakan dijalankan," ujar Syahariah, Rabu (03/06/2026).

Meski demikian, politisi tersebut mengingatkan bahwa Kalimantan Timur saat ini berada dalam situasi yang tidak mudah. Di balik berbagai isu politik yang menjadi sorotan, pemerintah daerah juga tengah menghadapi tekanan anggaran yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah program strategis.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bahwa persoalan fiskal daerah merupakan isu yang tidak kalah penting dibanding dinamika politik yang sedang berlangsung. Sebab, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Perdebatan politik memang penting dalam demokrasi. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa menunggu, yaitu pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, Syahariah menegaskan bahwa berbagai kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Sekolah harus tetap berjalan, tenaga pendidik harus tetap menjalankan tugasnya, fasilitas kesehatan harus tetap melayani warga, dan program penanganan stunting tidak boleh terhenti.

Ia menilai, dalam situasi seperti sekarang, pemerintah dan DPRD dituntut mampu menjaga keseimbangan antara menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan pelayanan publik tetap berlangsung secara optimal.

"Anak-anak tetap membutuhkan pendidikan yang layak. Masyarakat tetap membutuhkan layanan kesehatan. Program-program yang menyentuh langsung kehidupan rakyat tidak boleh terganggu hanya karena perhatian kita tersita pada persoalan politik," tegasnya.

Syahariah juga mengingatkan bahwa sering kali ruang publik lebih banyak dipenuhi perdebatan yang bersifat politis, sementara persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat justru kurang mendapat perhatian.

Padahal, menurutnya, tekanan terhadap anggaran daerah dapat berimplikasi luas terhadap keberlanjutan program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Karena itu, ia meminta pembahasan APBD Perubahan Tahun 2026 menjadi perhatian bersama. Keterbatasan fiskal yang ada harus disikapi dengan kebijakan yang tepat agar layanan dasar tetap terjaga dan pembangunan tidak kehilangan arah.

"Boleh saja kita berbeda pandangan dalam politik. Boleh saja ada perdebatan yang keras. Tetapi jangan sampai energi kita habis untuk membahas persoalan politik semata, sementara pekerjaan besar untuk rakyat justru terabaikan," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Syahariah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal jalannya demokrasi secara seimbang. Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukan terletak pada siapa yang menang dalam perdebatan politik, melainkan pada manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Rakyat tidak sedang menunggu siapa yang paling kuat dalam perdebatan. Mereka menunggu sekolah yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih mudah, dan pembangunan yang tetap berjalan meskipun kondisi sedang sulit. Itu yang harus menjadi fokus kita bersama," pungkasnya. (rams/)*