Dorong PPU Jadi Lumbung Pangan, Syahrudin Desak Percepatan Infrastruktur
Redaksi
PENAJAM,Panrita Post – Infrastruktur yang belum memadai menjadi tantangan utama dalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin, menegaskan bahwa akses jalan menuju sentra produksi pangan harus menjadi prioritas pembangunan, terutama dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 kabupaten tersebut.
“Dari sektor infrastruktur, masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi di HUT ke-23 ini. Banyak jalan tanah yang belum tersentuh pembangunan, padahal ini vital bagi akses ekonomi masyarakat,” ujar Syahrudin, Selasa (11/3/2025).
Menurutnya, keterbatasan infrastruktur ini menghambat mobilitas petani dalam mendistribusikan hasil panen, sehingga berdampak pada harga jual yang tidak kompetitif. Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera mempercepat pembukaan akses jalan yang menghubungkan kawasan produksi dengan pusat distribusi dan pasar.
“Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal jalan, tetapi juga soal kesejahteraan petani. Jika akses mereka ke pasar lebih mudah, tentu ini akan meningkatkan nilai jual hasil pertanian dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Tak hanya menyoroti jalan, Syahrudin juga mendorong realisasi pembangunan Regulator Telake yang digadang-gadang mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional. Ia menilai proyek ini dapat mengoptimalkan lahan pertanian dan mengurangi lahan tidur yang belum termanfaatkan secara maksimal.
“Kita berharap pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan Regulator Telake. Ini bukan hanya proyek lokal, tetapi juga strategis bagi ketahanan pangan nasional. PPU punya potensi besar sebagai lumbung pangan, bukan hanya di Kaltim, tetapi juga Indonesia,” imbuhnya.
Syahrudin optimis dengan dukungan infrastruktur yang lebih baik dan perhatian dari pemerintah pusat, PPU dapat berkembang menjadi daerah yang maju dan berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Ia mengajak semua pihak, baik pemerintah daerah maupun pusat, untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.(adv/rmt)
