Efisiensi Anggaran 2025, Pemkab PPU Fokus pada Prioritas untuk Kepentingan Masyarakat
Redaksi
PENAJAM,Panrita Post – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengambil langkah strategis dengan menunda sejumlah proyek dan belanja daerah pada tahun anggaran 2025. Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, yang bertujuan memperketat pengelolaan fiskal nasional.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menyampaikan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diinstruksikan untuk menghentikan sementara proses lelang pengadaan barang dan jasa. Bahkan, proyek-proyek yang telah memasuki tahap lelang diwajibkan menunda penandatanganan kontrak dengan pemenang tender.
“Untuk sementara, semua pengadaan barang dan jasa kita hold dulu. Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” ujar Tohar, Senin, (27/4/2025).
Tohar menjelaskan, kebijakan ini mencakup identifikasi proyek-proyek yang dapat ditunda tanpa mengganggu pelayanan publik. Sedikitnya tiga proyek pembangunan gedung perkantoran diindikasikan masuk dalam daftar penundaan.
“Saat ini masih dalam tahap identifikasi. Kami memprioritaskan proyek yang benar-benar penting dan tidak dapat ditunda, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Tidak hanya proyek pembangunan fisik, penyesuaian anggaran juga dilakukan pada belanja rutin dan operasional. Kegiatan internal, perjalanan dinas, serta belanja alat tulis kantor (ATK) menjadi beberapa pos anggaran yang turut terkena kebijakan efisiensi.
Meski harus menyesuaikan belanja daerah, Pemkab PPU memastikan proyek-proyek prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat tetap dilaksanakan. Tohar menyebut bahwa pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan DPRD, khususnya Badan Anggaran (Banggar), untuk menentukan skala prioritas.
“Kami tidak ingin efisiensi ini mengorbankan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, proyek yang menyasar langsung kepentingan publik akan tetap dijalankan sebisa mungkin,” tegasnya.
Kebijakan efisiensi ini diambil sebagai langkah responsif terhadap kondisi fiskal nasional, tanpa mengesampingkan komitmen Pemkab PPU untuk melayani masyarakat. Dengan prioritas yang jelas, pemerintah daerah berupaya memastikan pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan, meskipun di tengah tantangan anggaran.
“Kami mendukung penuh kebijakan nasional, tetapi tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan dan pembangunan di PPU,” pungkas Tohar.(adv/red)
